Blog ePalembang

Keputusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak kasasi , yang diajukan oleh pemerintah terkait pelaksanaan UN kembali memicu kontro versi terbaru, yang akan mengikuti pelaksanaan UN tahun ini. Dalam amar putusannya MA menilai Pemerintah juga dianggap telah lalai dalam meningkatkan kualitas guru baik sarana maupun prasarana, hingga pemerintah diminta untuk memperhatikan terjadinya gangguan psikologis dan mental para siswa sebagai dampak dari penyelenggaran UN.

Keputusan tersebut satu sisi melegakan semua pihak, namun disisi lain juga mengkhawatirkan. Pasalnya, tuntutan meniadakan UN sekarang membesar, padahal UN adalah sebuah intsrumen yang diyakini menjadi pengukur kemampuan siswa. Yang dikeluhkan saat ini bukan soal UN nya, tapi bagaimana sistem yang dijalankan dalam UN itu.Beberapa tahun ini, UN tiba-tiba menjadi satu-satunya istrumen yang menjadi alat ukur seorang siswa lulus atau tidak. Ini yang dikritrik oleh banyak kalangan, karena pada akhirnya, hasil akhir yang hanya dilihat tidak pada proses pembelajaran yang selama ini dijalankan. Sehingga banyak anak yang tergolong cerdas, gagal atau tidak lulus, karena gagal pada satu mata pelajaran. (Awalnya Tiga mata pelajaran menjadi pengukur kelulusan, namun kemudian ditambah untuk tingkat sekolah menengah) . Ini yang mengkhawatirkan siswa.

Lalu bagaimana pasca putusan MA?

UN atau apapun namanya nanti, tetap harus dilaksanakan, tapi sistemnya yang harus diubah. Kelulusan yang hanya didasarkan pada hasil Ujian harus ditinjau ulang. Sistem penilaian harus kembali didasarkan pada proses selama pembelajaran (penilaian sekolah atau guru) ditambah dengan hasil evaluasi terhadap pelajaran (UN). Mungkin itu yang terbaik.

UN tetap harus menjadi standar sebuah kelulusan. Sehingga kita tahu bagaimana kualitas dari pendidikan kita. Sudah saatnya UN atau dulu Evaluasi belajar tahap akhir (Ebta) lebih memanusiawikan anak didik dan tentunya juga : Guru.